ZONA INTEGRITAS

KOMITMEN KAPOLRES MAROS MEMBANGUN ZONA INTEGRITAS

KOMITMEN KAPOLRES MAROS MEMBANGUN ZONA INTEGRITAS

polres maros menuju zona integritas
  1. Zona Integritas (ZI) di lingkungan Polri adalah predikat yang diberikan kepada Polri yang mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik mulai dari Kapolri dan jajarannya;
  2. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada Satker yang memenuhi sebagian besar program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan dan Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
  3. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada Satker yang memenuhi sebagian besar program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik;
  4. Satker, serendah-rendahnya eselon III yang menyelenggarakan fungsi pelayanan;
  5. Tim Penilai Internal (TPI) adalah tim yang dibentuk oleh Kapolri yang mempunyai tugas melakukan penilaian Satker dalam rangka memperoleh predikat menuju WBK/menuju WBBM;
  6. Tim Penilai Nasional (TPN) adalah tim yang dibentuk untuk melakukan evaluasi terhadap unit kerja yang diusulkan menjadi Zona Integritas Menuju WBK dan Menuju WBBM. Tim Penilai Nasional terdiri dari unsur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI).

LATAR BELAKANG PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

Pembangunan Zona Intergritas mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 sebagai perubahan dari Permenpan RB Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM).

KONSEP DAN IMPLEMENTASI

Integrity atau integritas diartikan sebagai sikap ataupun budaya yang menunjukkan konsistensi antara perkataan dan perbuatan serta sikap untuk menolak segala tindakan tercela yang dapat merugikan diri dan instansinya. Adapun zona atau island digambarkan dengan unit-unit instansi pemerintah yang telah menanamkan nilai integritas di dalamnya.

Salah satu hal yang juga menjadi penekanan pada Zona Integritas adalah bahwa sangat memungkinkan lahirnya zona-zona/island-island baru yang juga ikut menerapkan sistem integritas di dalamnya. Munculnya island baru ini dimungkinkan melalui proses replikasi oleh unit instansi pemerintah lainnya kepada unit instansi pemerintah yang telah menanamkan sistem integritas terlebih dahulu. 

SEJARAH SINGKAT POLRES MAROS MEMBANGUN ZONA INTEGRITAS MENUIJU WBK /WBBM.

Pada tahun 2018 Polres Maros telah memulai membangun dan mencanangkan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi bersih dan melayani (WBBM), Untuk dapat mewujudkan hasil sesuai dengan nilai yang telah ditentukan Polres Maros telah melakukan kegiatan – kegiatan dan pemenuhan yang di syaratkan dalam Indikator Penilaian mulai dari Pencanangan dan pembangunan Zona Integritas, kemudian Polres Maros telah berupaya memenuhi persyaratan dari 6 (enam) pengungkit yaitu;

tentang Manajemen Perubahan, dalam manajemen perubahan, indicator yang telah dilaksanakan terkait dengan :

  • Membentuk tim kerja;

Dalam rangka mewujudkan POLRES MAROS sebagi Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Polres Maros Tahun 2021, di laksanakan Sosialisasi Pembangunan ZI WBK  kepada seluruh Personel Polres Maros, di bentuk Tim kerja, dibuat Rencana Aksi Pembangunan ZI WBK Tahun 2021, ditunjuk personel selaku agen perubahan, pimpinan sebagai Role Model dengan maksud dan tujuan agar terjadi perubahan Mandset ( pola pikir ) dan budaya kerja dilingkungan Polres Maros untuk meningkatkan kwalitas pelayanan publik.  

Selain melaksanakan Sosialisai pembangunan ZI WBK kepada Personel Polres Maros (Internal) juga dilaksanakan Sosialisasi Kepada masyarakat melalui media sosial / Sosialisasi eksternal

  •  
  • Membuat dokumen rencana pembangunan ZI menuju WBK/Rencana aksi;
Untuk meningkatkan Kwalitas pelayanan terhadap masyarakat telah di laksanan upaya perbaikan sarana dan prasarana dilingkungan Polres Maros.
 
  • Melakukan pemantauan dan melakukan evaluasi setiap periode dalam pelaksanaan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM;
Untuk mengetahui pelaksanaan Rencana aksi Pembangunan ZI WBK Polres Tahun 2021 maka dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pembangunan ZI WBK untuk mengetahui sejau mana program tersebut dapat terlaksana serta kendala kendala yang dihadapi dalam pelaksanaanya.
 
  • Pimpinan sebagai role model
Untuk mewujudkan Polres Maros Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi Pimpinan sebagai Role Model melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi contoh dan teladan bagi bawahan
 

Tentang Penataan Tatalaksana, dalam Penataan Tatalaksana Indikator yang telah di laksanakan terkait dengan :

  • Pembuatan SOP sebagai acuan pada peta proses Bisnis / pelaksanaan tugas
Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi yang Dicanangkan oleh Polres Maros Sejak Tahun 2019  Nampaknya Optimis Diraih Pada Tahun Ini
terbukti dengan adanya dukungan atau Komitmen dari Pimpinan khusunya Kapolres yang pada tahun 2021 ini berbenah baik dari segi sumber daya manusia, peningkatan kualitas pelayanan yang berbasis  teknologi informasi serta membuat inovasi terkait standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik unit kerjayang dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur ( SOP )Yang Menjadi Acuan Setiap Bag,Sat serta Sie Dalam Memberikan Pelayanan Prima Di Masyarakat untuk satker Polres sendiri dan Polsek Jajaran Terdapat 977 sop dan sudah termasuk SOP Inovasi tiap fungsi.Sehingga diharapkan dalam pelaksanaan tugs sehari hari di setiap satung daan polsek jajaran dapat mempedomani sop tersebut.
 
  • Pengukuran kinerja yang menggunakan Tehnologi Informasi
Di era Modern Seperti Sekarang Ini Dimana Sebahagian Besar Sistem pengukuran kinerja anggota kepoisian khususnya polres maros sudah menggunakan aplikasi berbasis teknologi yang bila mana personil akan mengikuti pendidikan lanjutan ataupun permintaan data bisa langsung mengakses aplikasi tidak perlu lagi membawa berkas yang dibutuhkan oleh personil tersebut. Adapun jenis aplikasi yng di gunakan di polres maros adalah aplikasi SMK.

Sama halnya dengan penerapan aplikasi dalam mengukur kinerja, personil polres maros juga sudah menggunakan serta menerapkan aplikasi yang mudah untuk di akses mengenai informasi personil tersebut yang terdiri dari riwayat pangkat,jabatan,pendidikan umum dan kepolisian serta keahlian dari personil tersebut dengan sistem aplikasi  SIPP.
 
Guna Mewujudkan transparansi dan pelayanan prima , serta dapat mendapatkn  Predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi Polres Maros Melakukan Beberapa Inovasi Salah SatUnya Dengan Menggunakan Antrian Online Di Pelayanan SIM (LANTAS ) Dan SKCK (INTELKAM).
 
Guna memberitahu sampai sejauh mana hasil yang di capai dan sebagai Bentuk Komitmen Pimpinan dalam Mendukung pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi Kapolres maros Mengadakan Monitoring Dan Evaluasi terhadap pemanfaatan Teknologi sarta sdm dalam Pelayanan prima terhadap Masyarakat yang dating di polres Maros, dan pelaksanaan monitoing dan evaluasi di laksanakan setiap bulan.
 
  • Keterbukaan Informasi Publik
Guna mewujudkan tranparansi dalam pelaksaan pelaayanan Publik , sehingga Polres Maros menyiapkan web/aplikasi yang dapat di akses Masyarakat terkaait dengan Informasi serta pelayanan Prima kepolisian DI Bag,Sat,Dan Sie Polres Maros , adapun media sosial yang dapat diakses adalh (website, media sosial Instagram, Facebook)dll.
 
Dalam upaya Polres Maros memberikan Informasi atauun transpaansi pelaksanaan tugas , maka Polres Maros selalu melakukan Press release dengan media cetak terkait dengan pengungkapan kasus menonjol yang terjadi di wilayah hukum Polres Maros yang tentunya menjadi perhatian public khususnya warga kabupaten Maros itu sendiri.

Penataan Sistem Manajemen SDM, dalam Penataan Sistem Manajemen SDM, indicator yang telah dilaksanakan terkait dengan :

  • Perencanaan kebutugan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi
  • Melakukan pola mutasi
  • Pengembangan pegawai berbasis kompetensi
  • Penetapan kinerja Individu
  • Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode prilaku pegawai
  • Sistem informasi kepegawaian

Pengiatan Akuntabilitas, dalam Peningkatan Akuntabilitas , indicator yang telah dilaksanakan terkait dengan:

  • Keterlibatan pimpinan dalam kegiatan

Polres Maros Polda Sulsel mempersiapkan diri dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Bersih Bebas Melayani (WBBM). Guna pencapaian predikat WBK dan WBBM, terlebih dahulu membangun Zona Integritas (ZI), secara internal Polres Maros Polda Sulsel yang sedang berjalan dan proses baik dibidang Pelayanan Publik IT dan Non IT dalam memberikan pelayanan Publik menyongsong perubahan teknologi Kepolisian Modern (Police 4.0) sesuai dengan Program Prioritas Kapolri untuk mewujudkan Polri yang Presisi.

WBK ini merupakan predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja sebagai kriteria dalam manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Dalam hal penguatan akuntabilitas kinerja keterlibatan pimpinan yaitu Kapolres Maros AKBP MUSA TAMPUBOLON, S.IK, S.H memimpin langsung rapat penyusunan dan Sosialisasi produk perencanaan antara lain RENJA, TAPJA dan IKU yang di hadiri oleh masing masing pimpinan Bag, Satuan Fungsi dan Pimpinan Polsek jajaran. Kemudian melalui Monev Bulanan Kapolres Maros AKBP MUSA TAMPUBOLON, S.IK, S.H memantau pencapaian kinerja Bag, Satuan Fungsi dan Polsek Jajaran seara berkala.

Keterlibatan pimpinan dalam Evaluasi Kinerja pada masing-masing Bag, Satuan fungsi dan Polsek Jajaran merupakan langkah – langkah Polres Maros untuk mengukur progress capaian Kinerja dan Data dukung pada masing – masing Program Zona Integritas yang mana Polres Maros tentunya akan menciptakan pelayanan prima bagi masyarakat kab. Maros.

Demikian pula dengan penyusunan produk-produk perencanaan yang meliputi RENJA, TAPJA dan IKU Kapolres Maros AKBP MUSA TAMPUBOLON, S.IK, S.H terlibat langsung dalam merencanakan dan menentukan Sasaran, Tujuan dan Target kinerja sehingga dapat memperoleh hasil capaian maksimal.

  • Pengelolaan akuntabilitas kinerja

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggujawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yg merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan stratejik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.

Pada bulan Pebruari 2021, Polres Maros telah melaksanakan Revie LKIP T.A 2020 dan Evaluasi AKIP 2020 yang bertempat di Aula Polrestabes Makassar yang dilaksanakan oleh Itwasda Polda Sulsel dipimpin langsung oleh Irwasda Polda Sulsel KOMBESPOL ANDI FAIRAN, S.I.K., M.S.M.

Dalam Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2020 dan rekomendasi Tahun 2021 Polres Maros memperoleh nilai 70,68 Kategori BB (sangat baik),, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.

Adapun rekomendasi untuk tahun 2021 agar Polres Maros dapat merumuskan Target indikator kinerja yang mudah dicapai berorientasi outcome berdasarkan perbandingan data 3 tahun kebelakang, menyeelaraskan Renstra yang telah disusun dengan PK, RKT dan LKIP (Revisi yang tidak sesuai);  melakukan anev Capaian target kinerja pertriwulan setiap tahun; dan di dalam LKIP harus menuangkan alasan/kendala target indikator yang tidak terpenuhi 100 %.

Tentang Penguatan Pengawasan, dalam Penguatan Pengawasan , indicator yang telah dilaksanakan terkait dengan :

  • Pengendalian Gratifikasi

Satuan Kerja telah melakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi dengan melaksanakan public campaign di lokasi pelayanan melalui pemasangan Spanduk dan banner larangan gratifikasi

Satuan Kerja telah mengimplementasikan pengendalian gratifikasi dengan membentuk Unit Pengendali Gratifikasi, Pemasangan kamera pengawas (CCTV) pada area pelayanan

  • Penerapan SPIP

Satuan Kerja telah membangun lingkungan pengendalian dengan melakukan sosialisasi SPIP serta kode etik Membentuk Tim SPIP Melaksanakan pengawasan dan monitoring pada layanan

Satuan Kerja telah melakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan dengan melakukan identifikasi resiko Melakukan analisis resiko (scoring/penilaian resiko) terhadap faktor kemungkinan dan faktor dampak.

Satuan   Kerja   telah   melakukan   kegiatan   pengendalian   untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi dengan membuat  laporan  pengendalian  untuk  meminimalisir  risiko  yang telah diidentifikasi, menginformasikan dan mengimplementasikan SPIP kepada seluruh pihak terkait, Sosialisasi SPIP kepada pegawai melalui apel pagi/sore.
 
  • Pengaduan Masyarakat

Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan dengan menunjuk petugas Pengaduan Masyarakat menyediakan petugas/ruang/loket/kotak khusus pengaduan menyediakan informasi sarana penyampaian pengaduan pengelolaan  Pengaduan melalui  Media  WEB,  plikasi  E- LAPOR, Facebook, Twitter, Instagram, Path, WA, line.

laporan/pengaduan masyarakat yang diterima ditindaklanjuti dengan merespon pengaduan masyarakat menindaklanjuti pengaduan masyarakat.

telah  dilakukan monitoring  dan  evaluasi   atas  penanganan pengaduan masyarakat dengan melakukan perbaikan layanan sebagai tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi pengaduan mayarakat, Menyampaikan hasil monitoring dan  evaluasi kepada Bagian terkait.
 
hasil  evaluasi  atas  penanganan  pengaduan  masyarakat  telah ditindaklanjuti dengan Laporan monitoring dan evaluasi laporan pengaduan.
 
  • Whistle Blowing System (WBS)

Whistle Blowing System sudah di internalisasi dengan melakukan  Internalisasi  tentang  Whistle-Blowing  System  pada  seluruh pegawai melalui apel pagi/sore atau Bimtek atau sosialisasi

Whistle Blowing System telah diterapkan dengan menerapkan aplikasi Whistle Blowing System, evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System, Menyediakan  laporan  hasil  evaluasi  atas  penerapan  Whistle Blowing.

Hasil  evaluasi  atas  penerapan  Whistle  Blowing  System  telah ditindaklanjuti dengan menyediakan tindak lanjut hasil evaluasi atas penerapan Whistle.

  • Penanganan Benturan kepentingan

Telah dilaksanakan  identifikasi/pemetaan  benturan   kepentingan dalam tugas fungsi utama dan melakukan identifikasi/pemetaan  benturan  kepentingan  dalam tugas fungsi utama

Penanganan Benturan Kepentingan telah di sosialisasikan melalui banner

Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan dengan menerapkan penempatan personil pada jabatan tertentu tanpa ada konflik kepentingan dengan tugasnya.

Melakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan dan dilengkapi dengan data dukungan.

Evaluasi atas penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti dengan menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan Benturan Kepentingan.

Tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik , dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik , indicator yang telah dilaksanakan terkait dengan :

  • Standar pelayanan
  • Budaya pelayanan Prima
  • Penilaian Kepuasan terhadap pelayanan

Namun demikian pada tahun 2018 Polres Maros belum berhasil mendapatkan Predikat WBK / WBBM, kemudian pada tahun 2019 Polres Maros terus melakukan perbaikan- perbaikan yang masih di anggap kurang pada tahun 2018, akan tetapi Tuhan berkehendak lain Polres Maros tahun 2019 belum juga berhasil mendapatkan Predikat WBK/WBBM dari Kementerian PAN RB RI;

Mengingat pada tahun 2018, 2019 Polres Maros belum mendapatkan predikat WBK , maka tahun 2020/2021 Polres Maros telah melakukan perbaikan total terkait sarana dan prasana serta berbagai action dilaksanakan terkait Indikator pengungkit 1 s/d 6 guna mendapatkan Predikat WBK .